PEREMPUAN DAN GERAKAN SOSIAL POLITIK 
Oleh: AGUSTINA DAMANIK
Dilihat dari lintasan sejarah yang  panjang, walaupun secara kuantitas munculnya organisasi-organisasi perempuan di Indonesia sebagai component civil society yang cukup besar. Akan tetapi masih belum sepenuhnya mampu memperbaiki posisi dan kondisi kaum perempuan. Pada masa Orde Baru perkembangan organisasi perempuan di Indonesia begitu berkembang secara pesat. Akan tetapi, ada kesan bahwa organisasi perempuan pada era ini mengalami hegemoni bekerja hanya untuk kepentingan Negara saja, belum menjadi gerakan social yang memperjuangkan sebuah transformasi social dalam masyarakat.
Menurut konsep antropologi dan sosiologi gerakan social (social movement) diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk perilaku kolektiv. Sejumlah ahli sosiologi, seperti yang ditulis oleh Sunarto telah merumuskan bebrapa komponen penting yang terkait dengan sebuah gerakan social yaitu adanya tujuan atau kepentingan bersama, jangja panjang berupaya melakukan perubahan ataupun menentang perubahan itu sendiri.
Sedangkan meurut Turner dan Killian gerakan social secara formal diartikan sebagai suatu kolektivitas yang melakukan kegiatan dengan kadar kesinambungan tertentu untuk menunjang atau menentang terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat, atau dalam kelompok itu sendiri.
Adapun ketidakadilan tersebut berasal dari implikasi kebijakan pembangunan dan Negara. Pendapat tersebut diperkuat oleh Mosse bahwa ia melihat bahwa banyak perencanaan dan proses pembangunan yang kurang mempertimbangkan perspektif dan kepentingan kaum perempuan. Oleh sebab itulah, isu-isu perempuan serta permasalahannya muncul berkaitan erat dengan proses pembangunan dan kebijakan Negara khususnya di Negara dunia ketiga.
a.	Bentuk Organisasi Social Politik Perempuan
Menurut Zulminarni isu gender dalam perkembangan masyarakat secara internasional muncul pada tahun 1970-an. Ketika para kritisi pembangunan mulai melihat dampak proses pembangunan terhadap kaum perempuan di Negara Dunia Ketiga.
Di Indonesia, isu mengenai perempuan baru dimasukkan perhitungan dalam konsep pembangunan mulai 1978, dengan lahirnya butir tentang peningkatan peranan wanita dalam GBHN. Mulai saat itu, banyak gerakan perempuan tumbuh secara perlahan. Ada tiga isu perempuan yang dikaitkan dengan proses pembangunan, yaitu: isu keadilan, isu kemiskinan, dan isu kesetaraan gender. Dalam rangka untuk melakukan perubahan dan respons terhadap situasi dunia yang sedang berlangsung, berbagai organisasi perempuan tumbuh dan berkembang.
Dengan banyaknya model organisasi perempuan yang ada terkadang sulit untuk dibedakan satu dengan lainnya. Salah satu organisasi perempuan dunia yang dibentuk tahun 1984 di Banglore, India Selatan, bernama DAWN (Development Alternantif eith Women for a New Era) mengidentifikasi setidaknya ada enam macam organisasi perempuan dunia. Mulai organisasi perempuan yang sangat tradisional sampai organisasi dengan analisis dan agenda feminism khusus. Adapun lima oragnjsasi perempuan tersebut adalah: pertama, organisasi perempuan tradisional. Organisasi model seperti ini memiliki kecendrungan untuk berkutat disekitar peran gender tradisional. Organisasi ini mendapat dukungan dari perempuan kelas menengah dengan pendekatan patronase serta kesejahteraan, kedua, kelompok yang berafiliasi dengan partai politik atau menjadi anggoata dari partai politik tertentu,Ketiga, organisasi yang berbasis pada pekerja, masuk didalamnya serikat buruh sector formal dan organisasi wiraswasta perempuan, Keempat, organisasi yang muncul dari pendanaan proyek, koperasi kredit, proyek peningkatan pendapatan dan inisiatif lain bagi perempuan miskin. Tipe organisasi tersebut berkembang pesat melalui program besar didukung oleh PBB. Kelima, organisasi kelompok akar rumput dan organisasi peneliti serta sumber daya. Meskipun demikian, DAWN juga menemukan masih banyak lagi organisasi perempuan yang sulit untuk diidentifikasikan pada satu bagiann teretntu, seperti organisasi keagamaan dan kultural perempuan.
Tidak jauh beda dengan temuan DAWN tersebut, Truong menemukan tujuh jenis organisasi perempuan dan aktivitasnya di dunia ketiga. Ketujuh organisasi perempuan tersebut yaitu: pertama, organisasi tradisional, organisasi ini berorientasi pada pelayanan dengan focus utamanya meningkatkan kesejahteraan social. Oraganisasi ini biasanya beranggotakan kaum perempuan kelas menengah dan tidak mempunyai perspektif tentang subordinasi atas perempuan. Kedua, permepuan dari partai politik, terkait dengan program politik partai untuk menarik kaum perempuan agar memperoleh suara sebnayk-banyaknya di parlemen, dan memiliki tujuan untuk memperjuangkan diterapkannya perspektif feminis dalam program partai, Ketiga. Organisasi buruh, focus utamanya memperjuangkan penghapusan diskriminasi upah, posisi, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh perempuan seperti cuti haid dan cuti hamil, keempat, proyek-proyek perempuan dalam pembangunan. Terwujud dalam organisasi-organisasi kecil yang menghasilkan kerajinan tanagan atau menyediakan kredit. Proyek ini bisa dari pemerintah maupun non pemerintah, kelima, organisasi masyarakat lapisan bawah (grass roots organization). Umumnya organisasi seperti ini memiliki tujuan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, pemberantasan buta huruf, lingkungan, melawan kekerasan, memiliki komponene protes dan kegiatan peyadaran yang besar. Oragnisasi tersebut biasanya mengkhususkan pada satu isu yang actual dan nyata dengan dampak politik yang cukup besar. Namun, organisasi ini sering tidak tahan lama sebatas tercapainya cita-cita. Keenam. Organisasi penelitian pere,puan, umumnya didirikan oleh ilmuan kelas menegngah dengan menjalankan  sejumlah program penelitian yang inovatif serta memperoleh perspektif feminis dalam penelitian, ketujuh, organisasi pere,puan profesi. Berkaitan dengan suatu profesi dan organisasi lainnya yang memiliki tujuan untuk memeperjuangkabn kepentinganb profesi mereka.
b.	Gerakjan organisasi perempuan di Indonesia
Sebagai salah satu Negara dunia ketig Indonesia juga  terdapat berbagai organisasi perempuan dengan corak yang khas, harsono menemukan ada beberapa front perjuangan peningkatan status dan martabat kaum perempuan di Indonesia dalam bidang social secra umum dan politik , yang dibaginya dalam tiga kubu organisasi perempuan yaitu;
Pertama, organisasi pemerintah, seperti darmawanita, PKK, Dharma Pertiwi, dan lain-lain, organisasi seperti Dharma wanita , PKK dan Dharma Pertiwi merupakan organisasi kaum perempuan yang dianggap resmi oleh pemerintah dan mendapat kebebasan penuh dalam menyusun upaya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan politik dalam pengertian luas.
Kedua, organisasi non pemerintah (ornop) yang terdiri dari Kowani (divisi perempuan dari organisasi masyarakat dan agama). Adapun organisasi semisal Kowani (kongres wanita Indonesia) merupkan organisasi untuk mengalang partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan di luar atau bukan bentukan pemerintah, tetapi mereka relative mendapat kebebasan dalam aktivitas di tengah-tengah masyarakat.
Ketiga, lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM perempuan di seluruh Indonesia. Sedangkan LSM-LSM perempuan termasuk kategori Ornop seperti Kowani. Bedanya mereka kurang mendapat kebebasan dalam beraktivitas dibandingkan Kowani. Ketiga front organisasi tersebut berbeda-beda dalam memandang isu-isu perempuan terkait dengan pembangunan.
Dua kubu pertama (organisasi seperti Dharmawanita, PKK. Dharma Pertiwi, dan organisasi non pemerintah semisal Kowani) penekanannya lebih pada bagaimana menjadi seorang perempuan yang ideal sekaligus pendukung karir suami. Peran dan permasalahannya politik kaum pere,puan dalam organisasi ini kurang menjadi perhatian. Arah pengembangan perempuan di atas di tujukan dalam rangka berpartisipasi untuk menyukseskan proses pembanguan. Bukun pembanguan yang diarahkan sesuai dengan kepentingan kaum perempuan.
Bagi kubu pertma di atas, persoalan keterbelakangan perempuan termasuk di bidang politik dipandang dikarenakan rendahnya pendidikan yang mereka miliki. Karena itu isu peningkatan peran kaum perempuan dalam bidang politik harus dimulai dengan peningkatan kualitas pendidikan mereka. Sedangkan bagi kubu kedua (LSM_LSM Perempuan), organisasi ini berangkat dari isu-isu dan persoalan yang dihadapi kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan. Dengan tujuan, agar kaum perempuan memiliki posisi tawar (bargaining position) terhadap kondisi dan dampak dari pembangunan.
Karena itu keterlibatan kaum perempuan dalam bidang politik harus ditingkatkan. Agar kebijakan pembangunan yang dihasilkan lebih peka dan sensitive gender. Salah satu upayanya adalah dengan cara memberikan quota dan membuka peluang yang sama bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam bidang politik. Meskipun demikian, Mar;’iyah menjelaskan bahwa organisasi gerakan perempuan di Indonesia sangat heterogen, dan sekali lagi tergantung pada isu social dan politik yang dikembangkannya. Persoalan penting selanjutnya adalah, tidak semua kelom[pok atau organisasi yang bergerak di bidang persoalan perempuan bergerak sebagai sebuah gerakan perempuan.
Dengan kata lain, banyak organisasi perempuan tidak secara langsung menjadi organisasi gerakan perempuan. Terutama jika penggunaan wacana peran peren perempuan dalam keluarga masih menjadi titik tekan dari kelompok atau organisasi perempuan tersebut. Sesungguhnya, sebuah gerakan perempuan lebih menekankan pada eksistensi mereka dalam suatu gerakan social dan politik untuk mencapai tujuan bersama, baik mereka yang menyatakan dirinya feminis atau bukan.
Kenyataanya, walaupun organisasi social kemasyarakatan termasuk organisasi perempuan, secara kuantitas cukup banyak dan heterogen namun sebagian besar organisasi social kemasyarakatan tersebut di Indonesia. Termasuk organisasi perempuan, belum berperan secara maksimal dalam melakukan penguatan dan pemberdayaan kaum perempuan dalam bidang politik. Bidang politik ternyata merupakan bidang social yang paling sulit untuk dimasuki oleh kaum perempuan. Meskipun belakangan ini peserta kaum perempuan dalam bidang politik semakin meningkat. Tetapi hal ini bagi kebnaykan aktifis perempuan yang kritis di Indonesia belum merupakan representative dan belum mewakili kepentingan kaum perempuan Indonesia.
Hal ini dikarenakan oleh sejumlah persoalan yang dihadapi oleh organisasi social kemasyarakatan di antaranya, 1) problem berkaitan dengan inovasi yang belum merupakan keinginan seluruh anggotanya, 2), rendahnya rasa memiliki dari anggota (konsekuensi dari problem pertama), 3), pengelolaan organisasi yang cenderung elitis oleh pihak pengurus, 4), persoalan dana melakukan kegiatan serta 5), belum adanya konsep dan implementasi gagasan pembentukan jaringan antar organisasi social kemasyarakatan yang ada. Selain itu, proses peningkatan keikutsertaan perempuan dalam program-program pengembangan masyarakat sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh berbagai hal, baik yang bersifat structural maupun kultural di mana sering kali dianggap masih belum berpihak pada kepentingan perempuan.
Pemikiran di atas dibenarkan oleh Fakih, ia menyatakan, bahwa jika melihat persoalan ketidak adilan terhadap kaum perempuan terkait erat dengan persoalan system dan structur ketidakadilan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh sebabitu harus dilakukan analisis mendalam terhadap system dan struktur social yang ada tersebut. Itu berarti dalam konteks tulisan ini bahwa gerakan membangun kesadaran dan politik organisasi perempuan yang ada harus dimulai dengan mendorong sebuah perubahan dalam system kemasyarakatan kita. Memperjuangkan perbaiakan posisis dan kondisi kaum perempuan tidak terlepas dari persoalan system dan struktur yang ada. Didalam hal inilah gerakan social dan politik organisasi perempuan dimaknai sebagai gerakan transformasi perempuan. Sebuah proses gerakan untuk menciptakan perubahan hubungan antar sesame manusia (perempuan dan laki-laki) yang secara fundamental baru, lebih baik dan lebih adil dalam semua bidang kehidupan.
Banyaknya gerakan social politik kaum perempuan masa sekarng ini, di satu sisi mengisyaratkan sebuah proses demokratisasi dan sedang bergeraknya wacana civil society di Indonesia. Segala ekspresi masyarakat muncul. Termasuk dalam memperjuangkan nasib kaum perempuan. Hal ini terlihat dari mjunculnya banyak Lembga Swadaya Masyarakat(LSM) perempuan, organisasi perempuan, pusat studi perempuan, dan sebaianya. Di sisi lain, dinamika tersebut menunjukkkan masih memperhatinkannya dunia perempuan kita. Betapa tidak , diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan masih akrab dengan keseharian masyarakat. Seperti yang di jelaskan Hrsono bahwa munculnya isu-isu diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, merupakan gambaran masih buruknya kondisi kaum perempuan di Indonesia kini.
Oleh sebab itu transisi demokrasi harus mampu membuka ruang yang sehat bagi munculnya komponen-komponen civil society yang kuat dan relative sedikit ketergantungan pada Negara dalam mewujutkan kepentingannya. Seperto yang ungkapkan Linz dan Stephan seperti dikutip oleh Mar’yah memberikan lima indikasi eksisnya sebuah pemerintah yang demokratis pertama, adanya kondisi penguatan pembangunan civil society, kedua, adanya masyarakat politik(political society) yang otonom, ketiga, adanya aturan hokum yang dapat mengatur kebebasan warga Negara untuk menjalankan organisasi atau membentuk asosiasi, keempat, birokrasi Negara yang demokratis . kelima, perlu adanya institusionalisasi masyarakat bisnis, (economis society0
Walaupun secara kuantitas perkembangan organisasi perempuan di Indonesia terus meningkat, tetapi secara kualitas gerakan belum menunjukkan perubahan yangh signifikan. Organisasi gerakan perempuan di Indonesia sangat heterogen tergantung pada isu social dan isu politik yang dikembangkanya karena itu bisa dikatakan  bahwa tidak semua kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang persoalan perempuan bergerak sebagai sebuah gerakan perempuan. Banyak organisasi perempuan tidak secara langsung menjadi organisasi gerakan peremopuan. Terutama jika pengguna wacana peran perempuan dalam keluarga masih menjadi titik tekan dari kelompok atau organisasi perempuan tersebut. Sebuah gerakan social dan politik kaum perempuan lebih menekankan pada eksistensi mereka dalam suatu gerakan demi mencapai tujuan bersama. Baik mereka yang menyatakan dirinya feminis atau bukan.
Transisi demokrasi yang sedang berlangsung kini harus mampu membuka ruang sehat serta mendorong pertisipasi peran social dan politik yang setara dan adil bagi setiap warga mnegara, baik laki-laki maupun perempuan dalam semua bidang. Kaharusan ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah pilihan demokrasi, yang komponen esensinya adalah kompetisi sehat, pertisipasi penuh dan kebebasan politik. System demokrasi secrara teoritis tidak mengenal adanya diskriminasi, marjinalisasi, dan subordinasi dlama bidang social dan politik. Tidak ada istilah warga kelas satu dan kelas dua dlama system demokrasi.
c.	Gender dan Ideologi Feminisme
Feminisme sebagaimana dijelaskan Fakih merupakan kumpulan dari pemikiran, pendirian, dan aksi yang berangkat dan adanbya kesadaran, asusmsi, serta kepedulian terhadap ketidakasilan, ketidaksetaraan penindasan, atau diskriminasi atas kaum perempuan. Feminism merupakan gerakan yang berusaha untuk menghentikan segala bentuk ketidakadilan dan diskriminasi tersebut. 
Pada awalnya, feminism bukanlah merupakan teori perubahan social secraa khusus. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, geraksn feminism meproyeksikan suatu visi munculnya sebuah tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan sejahtera menurut perpektif feminism. Dalam konteks inilah feminisme dikategorikan sebuah salah satu teori perubahan social alternative.
Arivia menjelaskan meskipun feminism bukan merupakan barang baru di Indonesia, tetapi feminism sebagai wacana pemikiran dan aksi politik mulai mendapat angina segar dalam dunia akademis dan aktivitas di tingkat akar rumput (grass roots) sekitar tahun 1980-an. Isu-isu perempuan, gender dan feminism tersebut semakin marak dalam wacana social politik dan kemasyarakatan sejak proses reformasi berlangsung hingga saat ini.
Sebagaimana dijelaskan terdahulu, meskipun semua gerakan feminism berangkat dari kesadaran, asumsi terhadap diskriminasi, ketidaksetaraan, ataupun ketidakadilan bagi kaum perempuan, tetapi masing-masing mereka memiliki argument tersendiri dalam melihat akar ketidakadilan dan bagaimana strategi untuk menghentikannya, karena itu, untuk menganalisis akar permasalahan perempuan secara umum di dunia saat ini berkembang beberapa perspektif feminism, masing-masing perspektif feminism tersebut mencoba mendeskkripsikan akar permasalahan ketidakadilan bagi perempuan.
Hanya saja ketika berbicara tentang feminism di Dunia ketiga, tidak terkecuali di Indonesia, baik sebagai ide pemikiran ataupun gerakan masih menghadapi sejumlah dinamika, seperti yang dinyatakan oleh Subono (dalam Jurnal perempuan. Dilemma pertama, muncul berbagai pemikiran bahwa ide-ideatau aksi-aksi feminism tidak relevan atau pararel dengan situasi perempuan. Dunia ketiga. Sebab ide ini dianggap berbau Barat (Amareika Serikat dan Eropa) baik sebagai wacana akademis maupun ideology dari sebuah gerakan perempuan.  Kedua, sebaliknya ada pula yang melihat bahwa ide-ide pemikiran feminism justru relevan bahkan sangat dibutuhkan bagi gerakan perempuan Dunia Ketiga, feminism malah dipandang sebagai bahan pendorong gerakan perempuan di Dunia Ketiga.
Persoalan kemudian, muncul kecendrungan bahwa kalangan feminism Barat mendukung permpuan Dunia Ketiga sebagai objek dari berbagai persoalan yang ada. Dua kubu dia ats masih merupakan kekuatan yang tarik menarik bagi gerakan feminism Dunia ketiga. Terlepas dari dilemma pemikiran tersebut, sebagiamana dinyatakan oleh Ollenburger dan Moore meskipun ia memlihat bahwa teori-teori feminism sering mengabarkan posisi dan kondisi kontemporere perempuan, dengan memusatkan perhatian pada masa-masa lalu yang bersifat historis dan masa depan yang otupis, namuan tetap memakai teori-teori feminise dalam rangka membantu pemahaman tentang kondisi material dan kultural kaum perempuan. Untuk itu perlu diungkap masing-masing perspektif feminism yang ada.
Secara umum gerakan feminism dibagi dalam dua aliran besar, yaitu 1), alisarn fungsiuonalisme 2). Aliran konflik. Pemisahan ini tidaklah sepenuhnya bersifat beku. Sebab pada perkembangan berikutnya, muncul kecendrungan terjadinya saling tumpang tindih, modifikasi, dan pengayaan dari masing-masing perspektif feminism tersebut. Dalam dua aliran besar feminism di atas, setidaknya ada empat perspektif feminism yang mengilhami gerakan perempuan dunia (terutama Dunia Ketiga) kini , yaitu.
Pertama, perspektif feminisme liberal. Perspektif ini merupakan bagian dari paradigm fungsionalisme. Fakih menyatakan bahwa munculnya feminism liberal merupakan reaksi atas teori pembangunan liberal. Kaum liberal melihat bahwa ketingga;an kaum perempuan dalam proses-proses pembangunan adalah disebabkan oleh ketidaksanggupan mreka sendiri, karena sifat tradisionalnya. Bagi kaum liberal, proses pembangunan, modernisasi, teknologi, maupun system ekonomi membuka peluang yang samai laki-laki dan perempuan. Berbagai pendirian kaum liberal dan modernis tersebut memancing reaki yang salah satunya berasal dari kum feminis yang sebenarnya beraliran liberal juga. Ollenburger dan Moore menerangkan bahwa bagi kaum feminism e liberal penindasan terhadap perempuan baik secara individual ataupun kelompok. Asumsinya, jika kaum perempuan diberi akses yang sama untuk bersaing mereka akan berhasil.
Tuntutan yang diajukan oleh gerakan feminisme liberal sebagimana dijelaskan Hadarpersamaan hak dalam mengecap pendidikan hak social politik hak kerja produktif antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dijelaskan Faqih feminism liberal menawarkan pemecahan proses marjinalisasi perempuan dengan jalan melakukan perbahan hokum dan peraturan serta membuka peluang bagi kaum perempuan supaya mempunyai akeses dan control yang sama pekerjaan dan imbalanpekerjaan yang dilakukannya. Oleh sebab itu, Ollenburger dan Moore menyatakan bagi kaum feminism Marxis muncul keyakinan hanya jika penindasan ekonomi dihapuskan barulah penindasan patriarki dapat dihapuskan. Agar masyarakat berubah dituntut perubahan social yang radikal dalam struktur ekonomi, dan penghancurwn ketidaksamaan yang berdasarkan kalas itu. Fokusnya adalah factor-faktor structural yang menindas.pendapat tersebut diperkuat oleh faqih bahwa bagi kaum feminism Marxis, penindasan perempuan merupakan kelanjutan dari system eksploitasi yang bersifat structural. Karenanya, melainkan system kapitalisme itu sendiri. Oleh karena penyebab penindasan kaum perempuan adalah structural, maka penyelesaiannya adalah revolusi atau putuskan hubungan dengan system kapitalis internasional.
Ketiga, perspektif feminism radikal. Bagi feminism radikal sebagimana dijelaskan Ollenburger dan Moore penindasan perempuan dilakukan oleh system social yang patriarkis yakni penindasan-penindasan yang paling mendasar. Hidayati menyatakan jika feminism Marxis menitikberatkan permasalahannya perempuan dikaitkan dengan pekerjaan perempuan, maka feminism radikal menitiknberatkan perhatiannya pada permasalahan perempuan dalam hal reproduksi dan seksualitas mereka. Perspektif ini berangkat dari asumsi ideology patriarki, yaitu system kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan keluarga sebagai dasar keterbelakangan perempuan. Supaya perempuan terbebas dari system penindasan yang ada, maka dilakukan perubahan terhadap system masyrakat yang patriarki tersebut. Gerakan kaum feminius radikal meliohat bahwa segala sifat meskipun itu ada sebgai akibat langsung dari dominasi kaum lelaki. Karena itu, dominasi tersebut harus direbut untuk kemudian dihapuskan, demikian menurut Hadar.