PARADIGMA FIKIH PRIORITAS DALAM FATWA EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA
Abstract
Upaya membumikan sistem ekonomi syariah di Indonesia tidak selamanya mendapat respons positif, melainkan seringkali menuai pandangan negatif dari masyarakat. Fenomena demikian di antaranya dipicu oleh paradigma yang keliru dalam merespons pelbgai fatwa ekonomi syariah yang ada. Penelitian normatif-filosofis ini bermaksud untuk mengidentifikasi paradigma fikih dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI). Teori analisis dalam penelitian ini, yakni paradigma fikih prioritas (fiqh al-awlawiyat) yang dicetuskan oleh Yusuf al-Qaradawi. Hasil penelitian menunjukan terdapat corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI. Pertama, paradigma fiqh al-muwazanat (fikih keseimbangan) dan fiqh al-wâqi‘ (fiqh realitas) dalam landasan al-Taysîr al-Manhaji dan al-Tafriq baina al-Halal wal Haram. Kecenderungan paradigma fiqh al-muwazanat dan fiqh al-waqi’ terlihat pada penekanan landasan al-Taysîr al-Manhaji yang membandingkan mempertimbangkan kadar kemaslahatan terbaik dan adaptable dengan kondisi empiris ekonomi yang ada. Begitu juga dapat dilihat dalam penekanan landasan at-Tafriq baina al-Halal wal Haram yang memisahkan (harta yang halal dan yang haram, karena relaitas praktik sistem ekonomi syariah di Indonesia masih belum lepas secara totalitas dari sistem ekonomi konvensional. Kedua, paradigma fiqh al-maqasid (fikih tujuan) dalam landasan I‘adah al-Nazhar dan Tahqiq al-Manath. Hal tersebut dapat dilihat dari penekakanan kedua landasan tersebut yang menekankan peninjauan ulang terhadap implikasi fatwa maupun dasar penetapan fatwa untuk mengetahui sejauh mana implikasi maupun dasar penetapan sebuah hukum paralel atau justru berlawanan dengan wujud kemaslahatan yang menjadi tujuan inti dari perumusan fatwa. Implikasi teoritik penelitian ini menunjukan bahwa keberadaaan dimensi corak paradigma fikih prioritas dalam landasan perumusan fatwa ekonomi syariah oleh DSN-MUI dapat senantiasa adaptif dan kontekstual terhadap perkembangan sistem ekonomi modern. Keterbatasan penelitian ini, yakni belum membahas tentang bagaimana bentuk intervensi politik (pemerintah) dalam strategi perumusan pelbagai fatwa DSN-MUI terkait ekonomi syariah.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Addiarrahman, Addiarrahman, and Illy Yanti. “Dari Idealisme Ke Pragmatisme: Pergeseran Paradigma Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam 14, no. 2 (2020): 191–210.
Afrelian, Muhamad Ibnu, and Imahda Khoiri Furqon. “Legalitas Dan Otoritas Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Dalam Operasional Lembaga Keuangan Syariah.” JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan 6, no. 1 (2019): 1–12.
Amin, Ma’ruf. “Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) Sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah Di Indonesia: Kontribusi Fatwa DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-Undangan RI,” 2017.
Dayyan, Muhammad. “Resistensi Masyarakat Terhadap Perbankan Syari’ah Di Kota Langsa.” Esensi: Jurnal Bisnis Dan Manajemen 6, no. 2 (2016): 247–58.
Hamzah, Muhammad Maulana. “Peran Dan Pengaruh Fatwa MUI Dalam Arus Transformasi Sosial Budaya Di Indonesia.” Millah: Jurnal Studi Agama 1, no. 1 (2018): 127–54.
Harahap, Abdul Aziz, and Athoillah Islamy. “Penolakan Peran Dokter Sebagai Eksekutor Sanksi Hukum Kebiri Di Indonesia: Perspektif Filsafat Hukum Islam.” Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 2021, 58–69.
Helmi, Rahman. “Manhaj Penetapan Fatwa Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia.” Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran 18, no. 2 (2018): 301–14.
Hikmah, Muhammad. “Tingkat Ketertarikan Masyarakat Muslim Terhadap Bank Syariah Di Yogyakarta, Indonesia.” In Forum Ilmiah Keuangan Negara, 4:2–2, 2017.
Islamy, Athoillah. “Landasan Filosofis Dan Corak Pendekatan Abdurrahman Wahid Tentang Implementasi Hukum Islam Di Indonesia.” Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam 6, no. 1 (2021): 51–73.
———. “Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid.” Disertasi, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
Islamy, Athoillah, and Abdul Aziz Harahap. “PARADIGMA MAQASID SHARIAH KONTEMPORER TENTANG SANKSI HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN PEDOFILIA.” Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan 7, no. 1 (2021): 123–41.
Izmuddin, Iiz. “Fatwa Methodology of National Sharia Board of Indonesian Ulama Council in Islamic Economics.” Miqot 42, no. 1 (2018): 43–58.
Jauhari, Nashrun. “Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al-Qaradawi Dan Urgensinya Di Era Kontemporer.” Dalam Maraji‟: Jurnal Ilmu Keislaman 3, no. 1 (2016).
Kasdi, Abdurrohman. “Contribution of National Sharia Council Fatwa of Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in The Islamic Economic Development in Indonesia.” IQTISHADIA: Jurnal Kajian Ekonomi Da Bisnis Islam 1, no. 1 (2018): 47–64.
Latif, Husni Mubarrak A. “Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi.” Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif 16, no. 1 (2019): 22–31.
Mudzhar, M. Atho. “Tantangan Studi Hukum Islam Di Indonesia Dewasa Ini.” Jurnal Indo-Islamika 2, no. 1 (2012): 91–103.
Nadia, Sarah, Azharsyah Ibrahim, and Jalilah Jalilah. “Analisis Hambatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia (Kajian Terhadap Perbankan Syariah Di Aceh).” Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance. 1, no. 2 (2019): 153–76.
Qardhawi, Yusuf. Fi Fiqh Al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah Fi Daw’ al-Qur’an Wa al-Sunnah. 7. Kairo: Maktabah Wahbah, 2005.
Ramadhona, Suci. “Konsep Yusuf Qardhawi Tentang Fiqih Prioritas.” PhD Thesis, Pascasarjana UIN Sumatera Utara, 2014.
Rasyid, M. Ridhwan Ar, and Efri Syamsul Bahri. “Pertimbangan Dewan Syariah Nasional Dalam Menetapkan Fatwa Akad Transaksi Syariah Di Indonesia.” Perisai: Islamic Banking and Finance Journal 3, no. 2 (2019): 105–18.
Siswanto, Eko, and Athoillah Islamy. “Meninjau Ulang Polemik Formalisasi Hukum Islam Di Indonesia Perspektif Demokrasi Pancasila: Analisis SWOT.” MIYAH: Jurnal Studi Islam 18, no. 1 (2022): 19–40.
Wahid, Soleh Hasan. “Dinamika Fatwa Dari Klasik Ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI).” Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam.(2) 193 (2019).
Yulianti, Rahmani Timorita. “Pola Ijtihad Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syari’ah.” La_Riba 1, no. 1 (2007): 57–75.
Zainur, Zainur. “Islamic Finance and Economic Development: The Impact of the Islamic Finance Sector on Indonesia’s Economic Development.” Journal of Sharia Economics 3, no. 1 (2021): 52–63.
Zein, Fitriyani. “Legislation Fatwa of National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI) in the State Economic Policy,” 2018.
DOI: https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v8i1.5420
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2022 Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexing Jurnal :
