PERAN OJK DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SECTOR JASA KEUANGAN 
Oleh 
Syukron
peacesyukron@gmail.com
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM  MAHAD ALI CIREBON
abstrak
permasalahan didasarkan pada Pelidnungan konsumen belum semuanya tercover pada aturan pojk.07/2013 disetor jasa keuangan   sehingga otoritas jasa kuangan tidak bisa melindungi para konsumen pada aturan ini, kemudian otoritas jasa keungan mengeluarkan aturan baru tentang pelindungan konsumen yakni pojk nomor 6/pojk.07/2022, karena ada perkara-perkara yang tidak bisa dicover oleh ojk maka bagaimana aturan yang tebaru ini dalam proses perlindungan konsumen disktor jasa keuangan dan apa perbedaan dengan aturan pojk.07/2013 dalam melindungi konsumen. Pada penelitian ini mengunakan Metode penelitian mengunakan kulitatif dengan pengumpulan data perpustakaan dan pendekataan penelitian undang-undang( statue approach) dan perbandingan yakni dengan menelaah regulasi pojk nomor 6/pojk.07/2022 dan Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan untuk menjawab peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masayrakat.Hasil dari penelitian, Aturan pojk 6/pojk.07/2022 sektor jasa keuangan lebih luas dari pada peraturan sebelumnya, , tidak seperti aturan pojk.07/2013   yang cangkupan pengawasanya lebih sedikit hanya 14 sektor sedangkan aturan yang baru mengawasi 16 sektor sehingga cangkupanya lebih luass dalam melindungi konsumen.Aturan 6/pojk.07/2022 lebih jelas dalam prosedur dan sanksi yang dikenakan kepada jasa keuangan,berbeda dengan aturan pojk.07/2013 tidak secara pasti disebutkan berapa denda administratif meskipun memiliki turunan yang mengatur lebih lanjut yang juga sama tidak jelaskan pula berapa denda adminitrasinya.
Kata kunci: ojk, perlindungan,konsumen

abstract
problem is based on Not all consumer protection is covered by the regulation pojk.07/2013 in the financial services sector so that the financial services authority cannot protect consumers under this rule, then the financial services authority issued a new rule on consumer protection, namely pojk number 6/pojk.07/2022, because there are cases In cases that cannot be covered by the OJK, what are the latest rules in the consumer protection process for the financial services sector and what are the differences with the POJK rules. 07/2013 in protecting consumers. In this study, the research method uses qualitative research with library data collection and legal research approaches (statue approach) and comparisons, namely by reviewing the regulation of POJK number 6/pojk.07/2022 and Pojk Number 1/Pojk.07/2013 concerning Consumer Protection. The Financial Services Sector is to answer the role of the financial services authority in protecting consumers and the public. The results of the research show that the regulation of pojk 6/pojk.07/2022 for the financial services sector is wider than the previous regulation, unlike the regulation pojk.07/2013 which has a scope of supervision. there are only 14 sectors, while the new regulation oversees 16 sectors so that the scope is wider in protecting consumers. Rule 6/pojk.07/2022 is clearer in the procedures and sanctions imposed on financial services, in contrast to the regulation pojk.07/2013 which does not explicitly it must be stated how much the administrative fine is even though it has derivatives that regulate further
Keywords, OJK, Protection, Consumer.

A.	Pendahuluan 
Pesatnya pekembangan ekonomi membuat banyak problem perlindungan konsumen dan masyarakat di sector jasa keuangan yang tidak bisa ditangani oleh otoritas jasa keuangan. Banyak perlindungan konsumen yang tidak bisa diawasi oleh jasa keuangan sebagai regulator dan pengawas jasa keuangan.

Menurut Dian Husna Fadlia bahwa  OJK mencatat terdapat 262 laporan masyarakat mengenai perusahaan dan/atau produk investasi yang ditawarkan bukan merupakan kewenangan dari OJK.  Menurut dia  laporan tersebut terdiri dari investasi uang, investasi valuta asing, investasi online, investasi emas, promissory note, investasi pakaian, investasi saham luar negeri, investasi pulsa, investasi produk pertanian, tanaman, dan perkebunan, investasi produk peralatan elektronik, tabungan investasi profesi syariah (TIPS), investasi berjangka dan komoditi, investasi penanaman modal usaha, investasi tour and travel, investasi alat kesehatan, investasi ayam petelur, investasi penyewaan dan penjualan properti, investasi properti rumah atau tanah, investasi di sektor riil dan ekspor impor, investasi perhotelan, investasi kendaraan, dan investasi tabungan haji.
Otoritas Jasa Keuangan tidak memiliki kewenangan dalam investasi tersebut mengakibatkan peraturan lama tidak lagi mengcover semua permasalahan yang ada dimasyarakat sehingga otoritas jasa keuangan mencabut  dan tidak memberlakukan lagi POJK Nomor 1/POJK.07/2013 dan digantikan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Untuk itu penulis ingin mengetahui peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarkat disektor jasa keuangan dalam peraturan ojk nomor 6/pojk.07/2022 dan perbedaan dengan pojk nomor 1/pojk.07/2013.
B.	METODELOGI PENELITIAN
Metode penelitian mengunakan kulitatif dengan pengumpulan data perpustakaan dan pendekataan penelitian undang-undang( statue approach) dan perbandingan yakni dengan menelaah regulasi pojk nomor 6/pojk.07/2022 dan Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan untuk menjawab peran otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masayrakat.

C.	PEMBAHASAN DAN HASIL 
PERAN OJK DALAM MELINDUNGI KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SECTOR JASA KEUANGAN

Pelindungan hokum bagi konsumen dan masyarkat terbagi menjadi dua kategori, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hokum represif. Perlindungan hokum preventif meliputi sebuah aturan atau rgulasi yang dikleuarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan. pada masalah ini ojk telah mengeluarkan regulasi yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, SEOJK Nomor: 1/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat dan SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Bentuk pelindungan preventif lain yang dilakukan oleh Otoritas jasa keuangan  dengan melakukan pembinaan dalam perlindungan  konsumen , dimna otoritas jasa keuangan telah mengeluarkan SEOJK Nomor: 2/ SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa. Ojk juga telah melakukan sosialisasi dengan dikeluarkanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen dan/atau Masyarakat. Masih dalam perlindungan prefentif ojk juga melakukan pelayanan pengaduan dan sanksi terhadap pihak yang berselisih dengan dikeluarkannya SEOJK Nomor: 2/SEOJK.07/ 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen pada Pelaku Usaha Jasa meskipun tidak ada sanksi yang jelas mengenai besaran sanksi dalam aturan ini. Langka yang dilakukan oleh ojk disebutkan pada  Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum bersifat pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang dilakukan oleh OJK adalah: 
1.	Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
2.	Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
3.	Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Ojk juga melakukan pengawasan terhadap semua kegaitan keuangan  dan membentuk satgas waspada investasi. satgas Waspada Investasi membuat siaran pers terkait penghentian penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi perusahaan investasi ilegal. Siaran Pers dilakukan melalui website OJK. Satgas Waspada Investasi juga mengundang media untuk memberitahukan kepada masyarakat, bahwa perusahaan investasi ilegal tersebut telah dihentikan kegiatan usahanya. Pemberitahuan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Siaran Pers juga dilakukan OJK melalui website OJK..

Perlindungan represif yang termuat dalam pasal 39 POJK No.1/ pojk.07/2013 menjabarkan bahwa apabila antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan tidak mencapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau melalui pengadilan. Salah satu lembaga alternative yang diakui oleh ojk dilembaga keuangLembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, badan arbritrase pasar modal Indonesia, badan media dana pensiun.
 Permasalahan timbul dalam perlindungan konsumen yang telah diataur POJK No.1/ pojk.07/2013 karena tidak semua lembga keuangan / lembaga yang menghimpun dana masyarakat termuat dalam peraturan tersebut. sehingga ojk sebagai regulator sekaligus pengawwas jasa kuangan mengeluarkan aturan baru yakni, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.  Pada pasal 3 pojk 6/pojk.07/2022 sektor jasa keuangan lebih luas dari Pada peraturan sebelumnya, peraturan ini yang menjadi cangkupan otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat disektor jasa keuangan sebagai berikut:
1.BankUmum; 2. Bank Perkreditan / Pembiayaan Rakyat; 3. Perantara Pedagang Efek; 4. Manajer Investasi; 5. Dana Pensiun; 6. Perusahaan Asuransi; 7. Perusahaan Reasuransi; 8. Perusahaan Pembiayaan; 9. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur; 10. Perusahaan Modal Ventura; 11. Perusahaan Pergadaian Pemerintah; 12. Pergadaian Swasta; 13. Perusahaan Penjaminan; 14. Lembaga Keuangan Mikro; 15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia; dan/atau 16. Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana disektor jasa.

Pada peraturan otoritas jassa keuangan tahun 2013 tentang pelindungan konsumen di sector jasa keuangan ada 14 kegiatan jasa keuangan yang tercover dalam rangka melindungi konsumen namun ada beberapa yang tidak tercover dalam perlindungan konsumen lembaga keungan mikro, lembaga keuangan lainya yang menghimpun dan/atau  mengelola, lembaga pembiyaan ekspor sehingga otoritas jasa keuangan tidak bisa mengcover perlindungan konsumen secara menyeluruh yang mengakibatkan banyak kasus sebagimana yang dikemukakan oleh Diana
Pada pasal 6 pojk 6/pojk.07/2022  ojk memerintakahkan pelaku usaha jasa keuangan untuk memiliki dan menerapkan kebijakandan prosedur tertulis perlindungan konsumen secara jelas  setidaknya memuat sebagai berikut:
a.	desain produk dan/atau layanan; 
b.	penyediaan informasi produk dan/atau layanan; 
c.	penyampaian informasi produk dan/atau layanan; 
d.	pemasaran produk dan/atau layanan;
e.	penyusunan perjanjian terkait produk dan/atau layanan; 
f.	pemberian layanan atas penggunaan produk dan/atau layanan; dan
g.	penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa atas produk dan/atau layanan.

Setidaknya kebijakan dan prosedur tersebut juga harus memuat sebagai berikut:
a.	kesetaraan akses kepada setiap Konsumen; 
b.	 layanan khusus terkait Konsumen penyandang disabilitas dan lanjut usia; 
c.	 perlindungan aset Konsumen; 
d.	 perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; 
e.	 informasi penanganan dan penyelesaian pengaduan yang disampaikan oleh Konsumen; dan 
f.	 mekanisme penggunaan data dan/atau informasi pribadi Konsumen.
Sangat Berbeda dengan Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan tidak secara jelas prosedur dan kebijakan dalam pelaksaan perlindungan kosumen yang dilakukan oleh pihak pelaku jasa keuangan, perlindungan hanya bersifat parsial seperti perlindungan kontrak baku, data nasabah tanpa ada runtutan dalam perlindungan.

Perlindungan data pribadi konsumen, ojk melarang PUJK memberikan data kepada orang lain atau mengunakan data pribadi yang ditolak oleh pujk sebagai konsumenya. Secara jelas pula dijelaskan dalam aturan terbaru apa saja yang termasuk dalam kategori data pribadi:
1.	nama;
2.	Nomor Induk Kependudukan;
3.	alamat;
4.	tanggal lahir dan/atau umur;
5.	nomor telepon;
6.	nama ibu kandung; dan/atau
7.	data lain yang diserahkan atau diberikan akses oleh Konsumen kepada PUJK.

Perlindnungan Data Pribadi Diperkuat Oleh  UU ITE Pada Pasal 31 Dan 47, 48 Tentang Penyalagunaan System Elektronik Dalammengambil Dokumen Milik Orang Lain Dikenakan Sanksi Hukuman Kurungan 8 Tahun Dan Denda Paling Besar Dua Milyar Rupiah. Dalam perlindungan data pribadi ojk telah melakukan perlindungan data konsumen dengan didasarkan pada pasal 35 pojk Pojk.07/2013, lembaga keuangan harus langsung menindaklanjuti laporan penyalagunaan data pribadi jika terjadi penyalaguaan data pribadi konsumen paling lambat penyelesaian 20 hari kerja.

Pada aturan Pojk.07/2013 tidak disebutkan secara jelas apa saja yang dimaksud data pribadi, meskipun dalam peraturanya menyebut larangan menyalahgunakan data pribadi tertulis dalam passal  31 dan pasal 2 (d) tentang  kerahasian konsumen. namun ada pengecualian jika disetujui oleh konsumen atau diperbolehkan oleh undang-undang  tersebut.

Pelaporan penialaian internal terhadap perlindungan konsumen pada peraturan pojk.07/2022 sangat jelas dan harus dilaporakan ke otoritas jasa keuangan paling lambat pada  bulan September setiap tahunya dan dilaporakan melalui system elektronik,  sedangkan diaturan lama  laporan internal tidak jelas bulan terakhir penyerahan dan dalam penjelasan tidak dijelaskan secara rinci. Namun menurut emma sandi hasil dari wawancara dengan ojk mengatakan pada aturan Pojk.07/2013   setiap tahunya  di bulan juni-sepetember diwajibakan bagi setiap lembaga keuangan melaporkan penilaian mandiri.

Keterlambatan Pelaporan penilaian sendiri memiliki sanksi adminitratif yang jelas dalam aturan terbaru, settiap satu hari keterlambatan laporan dikenakan denda 100.000 perhari dan paling banyak 10 juta untuk bank, lembaga-lembaga keuangan pemerintah dan 50.000 perhari  dan paling banyak 5 juta atas ketelambatan pelaporan bagi  bank perkreditan pada aturan Pojk.07/2013  tidak ada sanksi yang jelas jika terjadi pelaporan pengawasan/penilaian internal. Meskipun dalam modul workshop perlindungan konsumen disektor jasa kuangan yang dikeluarkan pihak ojk tidak secara jelas disebutkan sanksi administarsinya pada surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 2/seojk.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuanga, sebagai penjelasan dari Pojk.07/2013  tidak disebut dengan jelas sanksi administrasi, berikut ini kutipan dari SEOJK.07/2014:
Pengenaan sanksi kewajiban membayar atas keterlambatan dan/atau tidak disampaikannya laporan pengaduan, penanganan dan penyelesaian Pengaduan tidak menghapuskan kewajiban PUJK untuk menyampaikan laporan tersebut.

Pada /Pojk.07/2022 selain denda administrative lembaga kuangan juga bisa kenakan sanksi lain jika melanggar ketentuan  aturan ini sebagai berikut:

a.	peringatan tertulis; b. denda; c. larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama Lembaga Jasa Keuangan; d. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; e. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha; f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan g. pencabutan izin usaha.

pada aturan pojk.07/2013 sanksi lain hampir sama dengan peraturan pojk.07/2022, meskipun lebih detail aturan yang terbaru karena disebutkan pelanggaran apa saja dan ketentuan pasal apa saja yang bisa dikenakan sanksi. peraturan lama  hanya menyebutkan peringatan tertulis dan denda yang harus dibayar tanpa ada nominal dendanya, sampai dengan pencabutan izin.

D.	KESIMPULAN 
Otoritas jasa keuangan sudah melakukan perannya sebagai pelidnung konsumen dan masyarkat dilembaga keuangan. Ojk terlah mengeluarkan aturan pojk 07/2013, namun aturan ini tidak mencangkup semua lembaga keuangan sedangkan Aturan pojk 6/pojk.07/2022 sektor jasa keuangan lebih luas dari pada peraturan sebelumnya, peraturan pojk 6/pojk.07/2022   yang menjadi cangkupan otoritas jasa keuangan dalam melindungi konsumen dan masyarakat. ojk mengawasi diberbagai sektor jasa keuangan sebagaimana pasal 3 pojk 6/pojk.07/2022, tidak seperti aturan pojk.07/2013   yang cangkupan pengawasanya lebih sedikit hanya 14 sektor sedangkan aturan yang baru mengawasi 16 sektor sehingga cangkupanya lebih luass dalam melindungi konsumen.
Aturan 6/pojk.07/2022 lebih jelas dalam prosedur dan sanksi yang dikenakan kepada jasa keuangan jika tidak melakukan kegiatan  sesuai dengan aturan yang ada dan dengan bahasa hukum yang jelas,berbeda dengan aturan pojk.07/2013 tidak secara pasti disebutkan berapa denda administratif meskipun memiliki turunan yang mengatur lebih lanjut yang juga sama tidak jelaskan pula berapa denda adminitrasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagus Pramana, I Wayan, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending, Fakultas Hokum Udayana,2018.
Fadlia ,Dian Husna, Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif, Jurnal Law Reform Volume 11, Nomor 2, Tahun 2015.
Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, edisi dua, Jakarta:kencana,2014.

H.P Samosir, Joshua, Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Ilegal, Privat Law Vol. VI No 2 tahun2018

kusuma , Mahesa jati, hokum perlindnungan nasabah bank, bandung:nusa media,2019.

Palilati, Rati Maryani , Perlindungan Hukum Konsumen Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan,jurnal IUS vol IV No. 3 tahun 2016.

Rachmadini,Vidya Noor, Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan, Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 18, No. 2, 2019.
sandi,Emma  Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perbankan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penjualan Data,Jurnal Idea Hukum, vol.5 no 2 tahun 2019.

Syukron, kepailitan PT asuransi syariah mubarakah dan perlindungan peserta dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, At-tahdzib:jurnal studi islam dan muamalah vol.8 No.1 tahun 2020.
Yusmad ,Muamar Arafat, Aspek Hokum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktek,Yogyakarta;Deepublish, 2018.

Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen,Jakarta:kencana, 2013.

Otoritas jasa keuangan, Workshop Perlindungan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, bidang edukasi perlindungan: Jakarta ,2015., http/www.ojk.go.id, diakses pada 1 juli 2022.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Disecktor Jasa Keuangan

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/Seojk.07/2014 Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuanga,