KEDUDUKAN PERJANJIAN BAKU TERHADAP JASA LAUNDRY DIHUBUNGKAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 DI KOTA PEKANBARU

Abstract

Klausul baku dalam usaha laundry ialah upaya pelaku usaha untuk meminimalkan tanggung jawab kepada konsumen. Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UUPK menyebutkan maksud pelarangan pencantuman klausul baku yaitu agar kedudukan konsumen sejajar dengan pelaku usaha berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Penelitian ini terfokus pada dua permasalahan yaitu perjanjian baku jasa laundry dikaitkan dengan UUPK di Kota Pekanbaru, serta, pengaturan hak dan kewajiban para pihak dari perjanjian baku yang dibuat oleh Badan Usaha Laundry dihubungkan dengan perlindungan konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Laundry terhadap Konsumen Pengguna Jasa Laundry di Kota Pekanbaru. Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan dengan cara survei menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa ketentuan perjanjian baku oleh pelaku usaha laundry yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab yang bertentangan dengan UUPK Pasal 18. Lebih lanjut, pengaturan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen tidak sesuai dengan UUPK karena antara konsumen dan pelaku usaha sama-sama tidak memahami dan mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dalam kondisi ini merupakan sebuah ketidakseimbangan sangat merugikan konsumen.