PENGUATAN OTONOMI DAERAH DENGAN REKONSTRUKSI PEMBENTUKAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DI SUMATERA UTARA
Abstract
Pembentukan otonomi daerah merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Misalnya Perda tersebut adalah Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas, Perda Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kabupaten Padang Lawas Utara. Di antara 20 Perda Pajak Daerah yang dibatalkan di Sumut, ada 4 (empat) Perda Pajak Daerah di kabupaten/kota mengalami permasalahan yang sama. Perda yang dibatalkan sama-sama mengenai Pajak Daerah pada tahun yang sama dan tahun terdekat. Pajak daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur dengan Perda. Kenyataannya, banyak Perda yang telah dibentuk oleh DPRD dan Pemerintah Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat. Mengapa banyak Perda Tentang Pajak Daerah dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan empiris. penelitian ini digunakan untuk memperoleh data normatif dan empiris, agar tampak relevansi antara penelitian normatif dengan data empiris. Berdasarkan uraian disimpulkan banyaknya Perda Tentang Pajak Daerah yang dibatalkan oleh Pemerintah Pusat di Sumut tidak terlepas dari kenyataan bahwa Perda yang sudah dibentuk langsung dilaksanakan oleh daerah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemerintah pusat, sehingga pengawasan terhadap Perda tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Otonomi daerah seluas-luasnya bukan berarti daerah bebas menentukan tanpa ada kontrol dari pemerintah pusat.
Full Text:
PDFReferences
Daftar Pustaka
Buku
Arisandi, Dita Dwi & Lilik Pudjiastuti, Pengawasan Pemerintah Pusat Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Bidang Perizinan, Prosiding Seminar Nasional 2017 (Kerjasama Pusat Studi Perizinan UMS).
Astawa, Made Pantja & Suprin Na’a, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-undangan di Indonesia, Bandung, Alumni, 2008.
Bako, Ronny Sautma Hotma, Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia, Bandung:
Hady, Nuruddin, Negara Kesatuan Meneguhkan Kembali Gagasan Pendiri Negara, Malang: Setara Press, 2019.
Handoyo, Hestu Cipto, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia: Memahami Proses Konsolidasi Sistem Demokrasi Indonesia, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Press, 2003.
Hardijanto, Pendayagunaan Aparatur Negara Menuju Good Governance, Makalah ToT Pengadaan Barang atau Jasa, Kementrian PAN, Jakarta, 2000.
Harman, Beny K., Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi Sejarah Pemikiran Pengujian UU Terhadap UU, Jakarta: Kapustakaan Gramedia, 2013.
Hartono, C.F.G. Sunaryati, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2, Bandung: Alumni, 1994.
Himim, Hamzah & K. Redindo, Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah, Jakarta: Kencana, 2009.
Huijbers, Theo, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Yogyakarta: Kanisius, 2006.
Huda, Ni’matul, Otonomi Daerah, filosofi sejarah perkembangan dan problematika,
Husein, Yunus, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai, Jakarta: Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2013.
Hutabarat, Martin H., dkk., Hukum dan Politk Indonesia: Tinjauan Analisis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
H.S., Salim & Erlies Septiana Nurbani, Penerepan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
Ibrahim, Johny, Teori dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2008.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Daftar Perda/Perkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Yang Dibatalkan/Direvisi, Jakarta: Kemendagri, 2016.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah, Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah, Jakarta: Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, 2011.
Kertapradja, Koeswara, Otonomi Daerah Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2008.
Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Kebijakan Reformasi Hukum (Suatu Rekomendasi), Jakarta: KHN RI, 2003.
Kusnardi, Moh. & Hermaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar
Nasution, Mirza, Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia, Jakarta: Sofmedia, 2011.
Nurbaningsih, Enny, Problematika Pembentukan Peraturan Daerah, Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas, Depok: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada, 2019.
N.D., Mukti Fajar & Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
Prasetyo, Teguh & Abdul Halim Barkatullah, Filsafat, Teori, & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan dan Bermartabat, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
Ranggawidjaja, Rosjidi, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia, Bandung: Mandar Maju, 1998.
Rapar, J.H., Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.
Rasjidi, Lili, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: Citra Adtya Bakti, 2012.
Rauf, Maswardi, Demokrasi Dan Demokratisasi: Penjajakan Teoritis Untuk Indonesia Dalam Menimbang Masa Depan Orde Baru, Bandung: Mizan, 1998.
Salam, Dharma Setyawan, Otonomi Daerah Dalam Prespektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya, Jakarta: Penerbit Djambatan, 2003.
Sarman & Muhammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
Toha, Miftah, Pemerintahan Federal Suatu Godaan Kompas, Senin 14 Januari 2013.
Tutik, Titik Triwulan, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kencana, 2011.
Wahjono, Padmo, Negara Republik Indonesia, Jakarta: Rajawali, 1982.
Makalah, Jurnal, dan Artikel
Agustino, Leo, “Pembatalan 3.143 Peraturan Daerah: Satu Analisis Singkat”, Jurnal Ilmu Pemerintahan, ISSN 2442-5958, E-ISSN 2540-8674.
Anam, Syaiful & Khairil Anwar, “Efektivitas Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Pelayanan Publik”, Reformasi, ISSN 2088-7469 (Paper) ISSN 2407-6864 (Online), Volume 10 Nomor 1 (2020).
Ardianto, Sema, “Partisipasi Masyarakat Sebagai Solusi Bagi Problematik Implementasi Peraturan Daerah”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.13, No.1, Maret 2018.
Arifuddin N., “Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pada Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Yang Partisipatif”, Jurnal Legal Pluralism, Vol.6 No.2, Juli 2016.
Berge, Lukas van den, “Montesquieu And Judicial Review Of Proportionality In Administrative Law: Rethinking The Separation Of Powers In The Neoliberal Era”, European Journal of Legal Studies, Vol.10, No.1, (2017).
Chistia, Adissya Mega & Budi Ispriyarso, “Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah Di Indonesia”, Jurnal Law Reform, Vol. 15, No. 1, Tahun 2019.
Dayanto & Asma Karim, “Pembentukan Peraturan Daerah Mengenai Pajak dan Retribusi di Kabupaten Maluku Tengah Menurut Perspektif Legislasi Responsif”, Jurnal Rechtsvinding, Vol.4, No.3, Desember 2015.
Deviyanti, Dea, “Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah”, E-Journal Administrasi Negara, Vol.1, No.2, Tahun 2013.
Masyarakat)”, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol.13, No.26, Agustus 2017.
Huda, Ni’Matul, “Pengawasan Pusat Terhadap Daerah (Kajian Terhadap Peraturan Daerah Bermasalah)”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 23, No. 11, Edisi Mei 2003.
Ismail, Tjip, “Kebijakan Pengawasan Atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Menunjang Iklim Investasi Yang Kondusif”, Jurnal hukum Bisnis, Vo.22, No.5, Tahun 2003.
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, “Risalah Pembahasan RUU Otoritas Jasa Keuangan”, Sekretariat Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Jakarta, Juni 2012.
Mahendra, A.A. Oka, “Harmonisasi dan Sinkronisasi RUU Dalam Rangka Pemantapan dan Pembulatan Konsepsi”, Makalah, Workshop Pemahaman Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yogyakarta, Oktober 2005.
MD, Mahfud, “Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional”, Makalah: Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM, Mercure Accor Hotel, Jakarta, Tanggal 29-31 Mei 2006.
Muntaqo, Friman, “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia”, Jurnal Hukum, Vol. XV, No. 1, September 2005.
Soetarto & Elisabeth Sitepu, “Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Penetapan Peraturan Daerah APBD Di Kantor DPRD Sumut”, Jurnal Governance Opinion, Volume 5 Nomor 1, Tahun 2020 (April).
“PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MELALUI PENDAMPINGAN PENYULUHAN HUKUM DIKELURAHAN KAYU OMBUN PADANGSIDIMPUAN UTARA”. 2024. Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1 (1): 1-12.
Sihombing, Eka N.A.M., “Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13, No.3, September 2016.
Sirajuddin, “Melihat Ulang Makna Kedaulatan Dalam Konstitusi”, Makalah, Disampaikan pada FGD dengan tema: Kedaulatan Rakyat Di Dalam UUD NRI Tahun 1945, yang diselenggarakan Lembaga Pengkajian MPR RI dengan UPT Pancasila Universitas Negeri Malang, Tanggal 3 Mei 2016.
Sufianto, Dadang, “Pasang Surut Otonomi Daerah Di Indonesia”, Jurnal Academia Praja, Vol. 3 No. 2, Agustus 2020.
Sukoco, Nanda Pratama, “Peran Badan Legislasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur”, Jejaring Administrasi Publik, Th II, No.8, Juli-Deseember 2012.
Urtjahjo, Hendra N., “Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) Di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-35, No.3 Juli-September 2005.
Watulingas, Rudy R. & Diana E. Rondonuwu, “Pengawasan Pembentuukan Peraturan Daerah Oleh Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Pemerintah Pusat Menurut UU Nomor 9 tahun 2015”, Jurnal Lex Administratum, Vol. VIII, No. 3, Edisi Jul-Sep, Tahun 2020.
Widayati, “Otonomi Khusus Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Dengan Sistem Desentralisasi”, Jurnal Hukum, Vol.XXII, Nomor 1 April 2010.
Widoyo & Rakhmat Bowo Suharto, “Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Dikota Pekalongan)”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12, No. 4 Desember 2017.
Yuswanto, “Diskursus Pembatalan Peraturan Daerah Pasca Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No.56/PUU-XIV/2016”, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018, DOI: https://doi.org/10.31078/jk1542.
Perundang-Undangan
Indonesia (UUD 1945), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen IV, Jakarta, Tanggal 10 Agustus 2022.
Indonesia (UUPD), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta 2 Oktober 2014.
Indonesia (UUPDRD), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Jakarta, Tanggal 15 September 2009.
Indonesia (UUSKN), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 23 September 2005.
Indonesia (UUMD), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 5 Agustus 2014.
Indonesia (UUPUU), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Tanggal 12 Agustus 2011.
Putusan
Putusan MK Nomor 52/PUU-IX/2011 Tanggal 10 Juli 2012.
Putusan MK Nomor 32/PUU-X/2012 Tanggal 21 Februari 2013.
- A. Internet
https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13358&menu=2, Ni’matul Huda, “Ahli: Kemendagri Tidak Tepat Membatalkan Perda”, Tanggal 6 Oktober 2016.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang-dibatalkandirevisi.html, diakses tanggal 20 Juli 2019, Artikel, “Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang Dibatalkan/Direvisi”, Dipublikasikan di Website ditjenpp.kemenkumham.go.id.
https://news.okezone.com/read/2010/01/14/340/293871/106-perda-di-sumut-dibatalkan, diakses tanggal 19 Juli 2019, Berita, Muhammad Syahyan, “106 Perda di Sumut Dibatalkan”, Dipublikasikan di Website news.okezone.com, Tanggal 14 Januari 2010.
http://koran-sindo.com/page/news/2016-06-22/5/46/Kemendagri_Cabut_133_Perda_Sumatera_Utara, diakses tanggal 20 Juli 2019, Berita, Dita Angga & Lia Anggia Nasution, “Kemendagri Cabut 133 Perda di Sumut”, Dipublikasikan di Website koran-sindo.com, Tanggal 22 Juni 2016.
https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016.html, diakses tanggal 20 Februari 2020, “Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Menuru Jenis Pendapatan Ribu Rupiah 2016”, Dipublikasikan di Website sumut.bps.go.id, Tanggal 29 Agustus 2018.
https://www.loc.gov/law/help/habeas-corpus/uk.php, diakses tanggal 22 Juli 2019, Artikel, Clare Feikert, “Habeas Corpus Rights: United Kingdom”, Dipublikasikan di website loc.gov. (Inggris), Tanggal 30 Juli 2015.
Salinan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 67/PUU-XII/2014, Tanggal 38 Oktober 2014, hlm. 19, (diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id).
http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1119, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Artikel, Herman Bonai, “Pentingnya Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Menyangkut Pembagian Dana Pemberdayaan Kampung Di Distrik Angkaisera Kampung Menawi Kabupaten Kepulauan Yapen”.
http://www.jimly.com/pemikiran/view/11, diakses tanggal 25 Oktober 2020, Artikel, Jimly Asshiddiqie, “Prinsip Pokok Negara Hukum”.
http://pekikdaerah.wordpress.com/artikel-makalah/optimalisasi-fungsi-dprd-dalam-pengawasan-pemerintah-daerah/, diakses tanggal 25 Oktober Mei 2020, Artikel, Wahyu Priyono, “Optimalisasi Fungsi Dprd Dalam Pengawasan Pemerintah Daerah”.
http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf, diakses tanggal 10 Desember 2020.
http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/perkembangan-harmonisasi-rpp-tahun-2011/50-kajian-dan-inventarisasi-perda/205-peraturan-daerah-sumatera-utara-yang-dibatalkandirevisi.html, diakses tanggal 20 Juli 2022, Artikel dengan judul: “Peraturan Daerah Sumatera Utara Yang Dibatalkan/Direvisi”, Dipublikasikan di Website ditjenpp.kemenkumham.go.id.
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/olahraga, diakses tanggal 25 Agustus 2022, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016.
https://sumut.bps.go.id/statictable/2017/10/10/641/anggaran-pendapatan-asli-daerah-kabupaten-kota-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2016.html, diakses tanggal 20 Februari 2020, Beranda, Keuangan, “Anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kota Menuru Jenis Pendapatan Ribu Rupiah 2016”, Dipublikasikan di Website sumut.bps.go.id, Tanggal 29 Agustus 2021.
https://diskominfo.sumutprov.go.id/artikel-1402-pendapatan-daerah-provinsi-sumut-terealisasi-9743-edy-rahmayadi-sampaikan-apresiasi-ke-semua-pihak.html, diakses tanggal 20 Februari 2020, Berita, “Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumut Terealisasi 97,43%, Edy rahmayadi Sampaikan Apresiasi Ke Semua Pihak”, Dipublikasikan di Website diskominfo.sumutprov.go.id, Tanggal 27 Mei 2019.
DOI: https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11095
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi diterbitkan Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jl. T. Rizal Nurdin KM 4,5 Sihitang Padangsidimpuan
e-mail : yprudentia@gmail.com
ISSN CETAK: 2442-6822
ISSN ONLINE: 2580-5134
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License