ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PERAWAT DALAM PEMBERIAN OBAT-OBATAN LABEL MERAH PADA PRAKTIK KEPERAWATAN MANDIRI

Aris Prio Agus Santoso* -  Universitas Duta Bangsa Surakarta, Indonesia
DOI : 10.24952/yurisprudentia.v6i1.2545
Article 30 paragraph (1) of Law No. 38/2014 letter j explains that nurses are authorized to administer drug administration to clients, but the facts on the field nurses are actually arrested by Police  for providing pharmaceutical preparations for clients. This shows that there has been an imbalance between regulations and facts on the ground.              The problem in this study is how the nurse's authority in the service of giving red label medicines in the practice of independent nursing and how the legal protection of nurses in the practice of independent nursingThis research method uses a normative juridical approach, with secondary data collection, to prove whether it is true that nurses are prohibited from giving red label drugs. The data obtained were analyzed qualitatively.                     Based on the results of the study found that nurses have the authority to administer all drugs including red labeled drugs except drugs that contain narcotics and psychotronics. Nurses can provide these drugs both in terms of limitations and not. In that case, nurses obtain preventive legal protection by carrying out their obligations as nurses and fulfilling the rights of patients and not committing unlawful acts.

 

Keywords : Perawat, Obat Label Merah, Praktik Perawat Independen

  1. Aris Prio Agus Santoso, Etika Profesi Keperawatan dan Hukum Kesehatan, Jakarta: Trans Info Media. 2019
  2. DPP PPNI, Pedoman Praktik Keperawatan Mandiri, Jakarta: DPP PPNI, 2017
  3. Hapsara HR, Penguatan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016
  4. Hudi Purnawan, Tesis: Diskresi Tindakan Peimpahan Wewenang Tindakan Medik dari Dokter kepada Perawat di Kotawaringin Timur, Surakarta: UMS. 2017
  5. Mike Asmaria, Tesis: Persepsi Perawat Tentang Tanggung Jawab dalam Pelimpahan Kewenangan Dokter Kepada Perawat di Ruang Rawat Inap Non Bedah Penyakit Dalam RSUP. DR. M. Djamil Padang, Padang: Universitas Andalas.2016
  6. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000
  7. Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty. 1991
  8. Sukendar, dan Aris Prio, Tindak Pidana dalam Praktik Keperawatan Mandiri (Perlindungan Hukum bagi Perawat dan Pasien), Yogyakarta: Nuha Medika. 2019
  9. Destur, Perawat Praktik Tanpa SIPP Dipenjara 3 Bulan, diakses dari: https://senyumperawat.com/2019/02/perawat-praktik-tanpa-sipp-dipenjara-3-bulan-tahun-lalu.html (Tanggal 7 Februari 2019).
  10. Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.
  11. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Republik Indonesia, 2009.
  12. Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan. Republik Indonesia, 2014.
  13. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan. Republik Indonesia, 2014.
  14. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Republik Indonesia, 2009
  15. Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/Per/IX/1993 Tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep. Republik Indonesia, 1993.

Open Access Copyright (c) 2020 Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi diterbitkan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum 

Jl. HT. Rizal Nurdin KM. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan

e-mail : yprudentia@gmail.com

ISSN CETAK: 2442-6822

ISSN ONLINE: 2580-5134

 

 Flag Counter

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License