TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PERANAN SATPOL PP DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN SURAT EDARAN WALIKOTA NO. 497/ SATGAS COVID-19 TAHUN 2021 TENTANG PELAKSANAAN PPKM DI PADANGSIDIMPUAN
Abstract
The Civil Service Police Unit is an apparatus or local government apparatus that enforces Regional Regulations and maintains peace and public order for the community, so that the community can carry out activities in an orderly, peaceful and orderly manner. One of the duties and authorities of the Civil Service Police Unit is to implement micro-based community activity restrictions (PPKM) in Padangsidimpuan City.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Aditya Krisdamara, “Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020”, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Amirul Hadi dan Haryono, Metodologi Penelitian, Bandung: Setia Jaya, 2005.
Gunawan, Hendra,.“Kajian Fikih Jinayah Seputar Pananggulangan Virus Corona” Pada Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 6 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2020.
-------------------------,.“Sistem Peradilan Islam” Pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 5 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2019.
Al-Qur’an Surah An-Nisa Ayat 59.
Fiqih Amalia Husein, “Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Dalam Menghadapi Wabah Covid-19 (Studi Kasus Analisis Dampak Wabah Covid-19 Terhadap Kegiatan Perusahaan PT. Jakarta Industrial Estate Pulogadung/JIEP di Kawasan Industri Pulogadung)”, Skripsi, Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2021.
http://rri.co.id/medan/daerah/1086361/kota-padangsidimpuan-berlakukan-ppkm-mikro.
https://kabar24.bisnis.com/read/20210720/15/1419712/pakar-epidemiologi-sarankan-ppkm-darurat-diperpanjang.
https://kemenagbondowoso.com/pandangan-nu-dan-muhammadiyah-terkait-kebijakan-ppkm-darurat.
http:/sumut.indozone.id/news/o8sZOMY/warga-kota-padangsidimpuan-dukung-penerapan-ppkm-demi-cegah-penularan-covid-19.
https://polpp.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/sejarah-satuan-polisi-pamong-praja-94.
https://m.republika.co.id/berita/qobozf409/kala-warga-bertanya-ppkm-itu-apa.
Muhammad Ilham Effendy, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau”, Jurnal Ilmu Pemerintah, Vol. 8 Nomor 1, Juli 2020.
Mohammad Taufik Makarao Dan Sarman, Hukum Pemerintah Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, Jakarta: RajaGrafindo, 1996.
Okma Sandra, Henni Muchtar, “Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas”. Journal Of Civic Education, Volume 2, Nomor 1, 2019.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 1.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 5.
Peraturan Walikota Padangsidimpuan Surat Keputusan Nomor 497/ SATGAS Tahun 2021.
Permendagri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Pamong Praja.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 Tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 8.
Peraturan Pemerintah Pasal 1 ayat 10 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
Raden Wijaya, “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang Dalam Pengawasan, Pengendalian Dan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Selam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)”, Jurnal Tatapamong, Vol. 2 Nomor 1, Maret 2020.
Sanyoto, Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 8, Nomor 3 September 2008.
Sarman dan Mohammad Taufik Makarao, Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021 Tentang Pemberakuan PPKM Berbasis Mikro Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 Di Kota Padangsidimpuan.
Surat Edaran Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Optimalisasi Satuan Tugas Protokol Kesehatan Memakai Masker, Menjaga Jarak, Dan Mencuci Tangan Fasilitas Publik Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
Surat Edaran Nomor 497/Satgas Covid-19 Tahun 2021.
Suyuthi, Fiqh Siyasah, Jakarta: RajaGrafindo, 2002.
The Liang Gie, Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1967.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 Ayat 6.
Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 14 Ayat 2.
Undang-Undang Tentang Pelayanan Publik, Pasal 1 Ayat 6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Widjaja, Dalam Rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
Yuliana, Corona virus diseases (Covid-19), Jurnal WELLNESS AND HEALTHY MAGAZINE, Vol 2, Nomor 1 Februari 2020.
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2021 Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indexing Jurnal :
