Pencabutan Hak Dipilih Bagi Terpidana Korupsi Dalam Jabatan Publik Tanpa Batasan Waktu Perspektif Hukum Progresif

Abstract

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga progresif dan transformatif. Salah satu upaya dalam memerangi korupsi adalah melalui pencabutan hak politik, khususnya hak untuk dipilih, bagi para terpidana korupsi. Studi ini mengkaji kebijakan pencabutan hak dipilih bagi terpidana korupsi dalam jabatan publik yang diberlakukan tanpa batasan waktu, ditinjau dari perspektif hukum progresif. Pendekatan hukum progresif menekankan pada keadilan substantif, moralitas hukum, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa pencabutan hak politik tanpa batas waktu dapat dibenarkan sebagai langkah pencegahan korupsi dan pemulihan kepercayaan publik, asalkan disertai dengan mekanisme pengujian kembali kelayakan moral terpidana secara adil dan transparan. Dalam kerangka hukum progresif, kebijakan ini harus dilandasi oleh semangat perubahan sosial, perlindungan terhadap kepentingan publik, serta pengakuan terhadap hak asasi secara proporsional. Penelitian ini merekomendasikan formulasi kebijakan hukum yang adaptif dan berkeadilan dalam pengaturan hak politik bagi mantan terpidana korupsi.